Jakarta (Metro IDN)
Badan Pemulihan Aset (BPA) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun melakukan pemusnahan barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) di wilayah hukum Kejari Karimun, Rabu 18/11/2026).
Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam siaran persnya, Jumat (20/11/2026), total barang rampasan yang dimusnahkan pada pelaksanaan kali ini berjumlah keseluruhan 1.730 bal pakaian bekas.
Dijelaskannya, atas pertimbangan efisiensi anggaran, Kejari Karimun bekerja sama dengan PT PLN Indonesia Power (IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kepulauan Riau dalam pemusnahan tersebut.
Melalui Unit Pembangkitan (UP) PLTU Tanjungbalai Karimun, boiler mesin PLTU dimanfaatkan sebagai tempat pemusnahan pakaian bekas yang merupakan barang rampasan dari perkara hukum yang telah ditangani Kejari Karimun.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri) menyaksikan langsung pemusnahan tersebut bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, para Asisten di Kejati Kepri, serta jajaran instansi terkait lainnya.
Ditegaskan, melalui kegiatan pemusnahan ini, Kejaksaan berkomitmen menuntaskan setiap proses penegakan hukum secara transparan, dan memastikan seluruh barang bukti hasil tindak pidana tidak lagi disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.
Manajer UBP Kepri Herowico Thama Nurahman, mengatakan, selain membantu proses pemusnahan barang rampasan, pakaian bekas tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar tambahan dalam boiler PLTU.
“Ini juga dapat menjadi tambahan bahan bakar boiler kami. Jadi, kerja sama ini saya nilai sangat baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak,” jelasnya.
Kapuspenkum menyampaikan, pelaksanaan pemusnahan barang rampasan ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan melalui kolaborasi strategis antara Kejari Karimun dengan UP PLTU Tanjung Balai Karimun.
Metode ini merupakan terobosan dalam pemusnahan barang rampasan dan diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian eksekusi barang rampasan yang lebih efisien dan akuntabel.
Selain itu juga meminimalkan dampak pencemaran lingkungan sehingga dapat diterapkan di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. (red)

















