Medan (Metro IDN)
Dua terdakwa dalam perkara korupsi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Kedua terdakwa yakni, Enda Simakasura Ketaren selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan selaku konsultan pengawas proyek.
Menurut Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang, dalam persidangan di Ruang Cakra 1 PN Medan, Jumat (13/11/2026), kedua terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.
“Mengadili, menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua.
Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan JPU”, ucap Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang.
Selain itu majelis hakim juga memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan, serta memulihkan harkat, martabat para terdakwa.
Tidak hanya itu, uang senilai Rp 13,1 miliar yang dititipkan sebagai kerugian negara diperintahkan hakim untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya Persero.
Putusan yang dijatuhi hakim jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir, yang sebelumnya menuntut agar para terdakwa dihukum selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan subsider 60 hari kurungan jika kewajiban tersebut tidak dibayar.
Kedua terdakwa tidak dikenakan hukuman membayar UP lagi karena sudah menyetorkan sebanyak Rp 13,1 miliar ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Kejari Samosir. Uang tersebut dianggap sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara.
Menurut JPU dalam dakwaan, Enda selaku PPK dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC), meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, Enda menyetujui perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis memadai serta menandatangani berita acara serah terima pertama (PHO) pada 23 Januari 2024, meskipun masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Proyek yang seharusnya rampung dalam 360 hari justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Namun, Enda tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa yang menurut jaksa mencapai sekitar Rp 6,264 miliar.
Proyek fisik tersebut dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR.
Menurut JPU, akibat perbuatan para terdakwa dalam proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan serta Kawasan Tele, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 13,185 miliar. Namun majelis hakim berpendapat lain sehingga menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa.(. )
