Medan (Metro IDN)
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Fitri Agust Karo-Karo, mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, dalam perkara korupsi program bantuan penguatan ekonomi bagi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), tahun anggaran 2024.
Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Diketuai Hendra Hutabarat dalam persidangan di ruang Cakra VI, Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (5/11/2026).
BacaJuga
“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fitri Agust Karo-Karo dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider dua bulan penjara. Membayar uang pengganti sebesar Rp60 juta, sesuai kerugian keuangan negara yang dinilai terbukti dinikmati terdakwa,” ucap Hendra saat membacakan amar putusan.
Dalam putusan tersebut, apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.
“Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama tiga bulan,” ujar Hendra.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor (UU No) 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 618 KUHP.
Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedang hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
Atas putusan tersebut, Fitri Agust Karo-Karo maupun jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samosir, Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan, sama-sama menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan banding.
Sebelumnya, JPU Kejari Samosir menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara.
JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp516.298.000. Namun, setelah dikurangi uang Rp22.500.000 yang telah dikembalikan dan dititipkan melalui Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejari Samosir, sisa uang pengganti yang dituntut mencapai Rp493.798.000 subsider dua tahun penjara.
Perbedaan tuntutan dan putusan lamanya pidana, serta besaran uang pengganti tersebut terlihat dari penerapan pasal.
JPU Kejari Samosir menilai terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan primer, sedangkan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti berdasarkan dakwaan subsider.(red/ant)
