Retribusi Parkir di Medan Dinilai Mahal, HMI Protes Lewat Unjuk Rasa di DPRD Medan

Medan (Metro IDN)

Massa menamakan kelompoknya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Medan, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (3/9/2025), menyoroti retribusi parkir di Kota Medan yang dinilai mahal, dan masalah mega proyek yang dinilai mangkrak.

Pengunjuk rasa juga menyoroti soal gaji guru honorer yang sangat sedikit sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup para guru. Kemudian disoroti masalah pengangguran, bahkan sampai S2 ada menganggur.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan termasuk tempat hiburan malam ilegal serta soal penanganan banjir dan lingkungan.

Massa HMI yang dipimpin Ketuanya Cici Indah Rizki, sebenarnya menginginkan Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menerima mereka. Tapi yang hadir para wakil ketua seperti  H Rajudin Sagala, H Zulkarnain dan Hadi Suhendra.

Hadir juga anggota DPRD Medan lainnya seperti Elbarino Shah, Modesta Marpaung, Janses Simbolon, Reza Fahlevi, Tia Anggraeni, dr Faisal Arbie dan dr Dimas Sofani Lubis.

Terkait mahalnya parkir, massa HMI protes kenapa restribusi parkir untuk sepeda motor saja Rp Rp 3000 sekali parkir. Mereka mengumpamakan jika sepuluh kali orang parkir sehari sudah Rp 30.000, jika sebulan Rp 900.000,  dikalikan setahun sudah Rp 10.800.000.

Mahalnya biaya parkir sudah melebihi PBB, apalagi pengguna sepeda motor banyak orang berpenghasilan rendah dan mahasiswa yang kos di Kota Medan.

Kondisi tersebut mereka suarakan di hadapan tiga pimpinan DPRD Medan ketika melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (3/9/2025) di depan gedung dewan.

Massa juga mempertanyakan Mega proyek yang mangkrak seperti Stadion Teladan, khususnya gedung UMKM di depan kampus USU Jalan Dr Mansyur Medan.

Mereka meminta dewan agar menetapkan timeline reaktivasi yang jelas disertai komitmen anggaran dan program pembinaan agar bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait parkir yang menjadi keresahan masyarakat, HMI meminta agar disajikan data transparansi tarif parkir resmi dan sistem langganan parkir. Kemudian mereka meminta dibentuk Satgas Anti-Pungli Parkir yang melibatkan masyarakat dan penegak hukum.

Mahasiswa prihatin tentang banjir di Kota Medan yang belum teratasi. Jika hujan mereka akan sangat resah, karena jika melintas pakaian akan basah-basahan dan sepeda motor mereka  mogok.

Rajudin Sagala mengatakan, persoalan banjir sudah dibahas anggota DPRD Medan di Badan Anggaran bagaimana menanggulangi nya.

Sedangkan soal mahalnya retribusi parkir di Kota Medan dewan tidak menanggapinya.

Pada saat itu, pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Medan beserta HMI menanda tangani naskah evaluasi kinerja dan kebijakan anggota DPRD Medan dan pemko.( red)