Medan (Metro IDN)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menerima penghargaan dari pemerintah pusat
karena berhasil meraih penghargaan UHC Award kategori pratama.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Diketahui, semenjak Muhammad Bobby Afif Nasution menjabat Gubernur Sumut, Pemprov Sumut memiliki Program Berobat Gratis (PROBIS). Program itu memungkinkan masyarakat Sumut mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
PROBIS merupakan wujud komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) guna menjamin kesehatan masyarakat Sumut.
Tahun 2025, Sumut berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target yang direncanakan. Tingkat kepesertaan mencapai 100 persen, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 persen.
Selain itu, Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama layanan berobat gratis dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik di seluruh Sumut.
“Pemprov Sumut terus melanjutkan program UHC ini yaitu PROBIS. Ini komitmen Gubernur menjamin layanan kesehatan masyarakat yang bisa diakses siapa saja,” kata Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, usai menerima penghargaan UHC Award di JIEXPO.
Suib juga memastikan pelayanan terkait PROBIS akan terus ditingkatkan.Bahkan Pemprov Sumut telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang siap melayani selama 24 jam.
“PROBIS sudah berjalan tahun 2025, pada tahun 2026 kita fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas. Untuk itu kita siap menerima aduan terkait hal itu,” katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan, peran kepala daerah sangat berpengaruh terhadap capaian UHC nasional yang saat ini mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen.
Menurutnya, peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. (red)
