Medan (Metro IDN)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi mengumumkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan mulai dijalankan pada 2026. Tahap awal program ini difokuskan di Kepulauan Nias, sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh daerah di Sumut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah, dalam konferensi pers OPD Pemprov Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30 Medan, Kamis (18/9/2025).
“Ini daerah (Kepulauan Nias) yang masih mendapat perhatian lebih, supaya bisa mengakselerasi pembangunan,” ujar Dikky.
PUBG memberikan pembebasan biaya pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB se-Sumut.
Setelah dimulai di Nias pada 2026, program ini berlanjut ke Pantai Barat Sumut pada 2027, kemudian diperluas ke wilayah lain hingga mencakup seluruh provinsi.
“Poin pentingnya agar orang tua tidak lagi memikirkan biaya sekolah. Ini meringankan beban keluarga Sumut,” tambah Dikky.
PUBG menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution. Selain sekolah gratis, terdapat lima program unggulan lain:
1. Jaskop (jaminan kestabilan harga komoditi pangan). Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.
2. Cerdas (digitalisasi pelayanan publik cepat responsif handal dan solutif). Membuat layanan publik lebih cepat dan transparan melalui satu portal digital. Pemprov juga akan menyediakan akses internet gratis di ruang publik.
3. Probis (program berobat gratis). Masyarakat bisa berobat cukup dengan menunjukkan KTP, tanpa biaya tambahan.
4. Instansi (infrastruktur strategis terintegrasi). Pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada potensi unggulan daerah, misalnya swasembada pangan.
5. Prestice (perlindungan rakyat melalui restorative justice). Mengedepankan penyelesaian masalah hukum dengan jalur alternatif yang lebih humanis ketimbang proses hukum formal.
Dengan adanya program sekolah gratis, Pemprov Sumut berharap kualitas sumber daya manusia meningkat dan akses pendidikan merata. Strategi ini juga diharapkan mengurangi angka putus sekolah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal. (red/Diskomimfo Sumut)
