Kejagung Tahan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Komoditas Timah
Jakarta (metroIDN)
Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali menetapkan 1 orang tersangka baru, terkait dengan perkara dugaan pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.
“Hingga saat ini, Tim Penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Dari hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, penyidik telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi tersangka yakni HM selaku Perwakilan PT RBT”, sebut Kapuspenkum Kejagung Dr Ketut Sumedana, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya via WatsApp kepada wartawan, Minggu (29/3-2024).
Disebutkan, kasus posisi yang berkaitan dengan tersangka HM, sekitar tahun 2018 s/d 2019, HM selaku Perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
Selanjutnya, terjadi pertemuan antara HM dengan MRPT alias RZ. Setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, dimana HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut.
Kemudian HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya, dengan dalih dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, tersangka HM dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Tersangka HM dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 s/d 15 April 2024”, sebut Kapuspenkum Kejagung. (BR1)
