Jakarta(MetroIDN)
JAM-Pembinaan Kejagung Dr Bambang Sugeng Rukmono mengatakan, kejaksaan memiliki peran krusial dalam memastikan supremasi hukum dijaga dengan baik.Untuk itu Jaksa Agung telah membentuk Kelompok Kerja Akses
Keadilan Kejaksaan RI melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun,
yang berperan melakukan pengkajian dan penelitian mendalam terkait
permasalahan hukum terhadap akses keadilan, perlindungan terhadap
kelompok rentan, dan penerapan pendekatan keadilan restoratif.
Hal tersebut disampaikan JAM Pembinaan saat membuka acara Donor’s
Meeting Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan tema “Melangkah Bersama
Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Tata Kelola Hibah yang Transparan
dan Berkualitas” secara virtual, Kamis(2/11-2023) lalu, di Hotel RA
Suites Simatupang Jakarta,sebagaimana disebutkan Kapuspenkum Kejagung
Dr Ketut Sumedana dalam siaran persnya via grup WA kepada wartawan,Sabtu (4/11-2023).
“Kegiatan ini merupakan bukti nyata dan komitmen yang kuat dari jajaran Biro Perencanaan untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Program Prioritas Nasional termasuk Sustainable Development Goals,” ujar JAM-Pembinaan.
Disebutkan, kegiatan Donor’s Meeting ini merupakan amanat Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan RI, yang tujuannya untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan dukungan donor di lingkungan Kejaksaan.
Adapun Presiden RI telah memperkenalkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai langkah strategis untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu
elemen utama yang menjadi pijakan dalam mewujudkan Indonesia Emas
adalah Transformasi Supremasi Hukum.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, Donor’s Meeting kali ini menghadirkan
narasumber, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen pada Kementerian
Keuangan serta Direktur Hukum dan Regulasi pada Bappenas. Turut hadir
secara virtual, Kajati Bali, dan hadir secara langsung Kepala Biro(Kabiro) Perencanaan, Kabiro Keuangan, para Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana, serta Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian dari setiap Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Bidang Pembinaan(JAM-Pembinaan) berharap kolaborasi
lembaga donor dan Kejaksaan ke depan dapat lebih banyak menyasar
isu-isu tentang transformasi supremasi hukum melalui implementasi
sistem penuntutan menuju single prosecution system, serta peran
lembaga kejaksaan sebagai advocaat general. Itu dapat diwujudkan
melalui penguatan kewenangan Kejaksaan, peningkatan kapasitas personil Kejaksaan, dan peningkatan sarana prasarana dalam penanganan
perkara.(red)
