Medan (Metro IDN)
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 700.1.2.3/2047/2026 tertanggal 10 Maret 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.
Surat edaran tersebut merupakan bentuk penegasan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam mencegah konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menegaskan hal itu saat menjadi narasumber di acara Webinar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut Sesi II tahun 2026, dengan tema, “Sucikan Hati Teguhkan Integritas, Tolak Gratifikasi” yang diselenggarakan secara daring dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Senin (16/3/2026).
Sulaiman mengatakan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembangunan kesadaran batin, dari kejujuran dalam diri kita masing-masing.
Menurutnya, pemahaman mengenai gratifikasi harus menjadi pengetahuan dasar bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk batasan gratifikasi, kewajiban pelaporan, serta cara pengendaliannya.
Kegiatan webinar tersebut dinilai sangat penting karena tidak hanya memenuhi agenda pembinaan aparatur, tetapi juga memperkuat kesadaran serta pembangunan karakter birokrasi yang berintegritas.
Peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh, aktif dan terbuka, serta menjadi forum ruang belajar, refleksi, serta penguatan komitmen, sehingga para ASN dapat meningkatkan pemahaman terkait pencegahan gratifikasi.
Setiap aparatur harus berani menolak gratifikasi, bekerja sesuai regulasi, menjaga profesionalitas dan akuntabilitas, serta memastikan setiap keputusan birokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Sementara itu Widyaiswara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Manoto Togatorop, yang juga pembicara dalam kegiatan tersebut menyampaikan dua agenda utama, yakni konsep integritas dan pengendalian gratifikasi.
Dijelaskan, integritas seseorang dapat dijaga melalui berbagai langkah, antara lain memproteksi diri, membangun reputasi, menegakkan nilai integritas dalam tim, menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri, menyederhanakan kompleksitas, mengedukasi tim dan keluarga mengenai media sosial, serta memperkuat internalisasi nilai, pola konsumsi dan investasi yang sehat, serta kepemimpinan 360 derajat.
“Gratifikasi ada dua jenis yaitu, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,” pungkas Togatorop.
Webinar tersebut juga dirangkai dengan sesi diskusi yang diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari seluruh ASN di 33 kabupaten/kota se-Sumut. (red)
