Jakarta (Metro IDN)
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyoroti kinerja jaksa di daerah dalam menangani kasus korupsi. Dia menegaskan akan menindak jaksa yang tidak bisa mengungkap suatu dugaan tindak pidana korupsi apalagi daerah itu wilayah rawan kasus korupsi.
Dilansir dari detik.com, Sabtu (18/10/2925), awalnya, Burhanuddin mengaku heran bila ada jaksa yang tidak bisa mengungkap suatu korupsi. Burhanuddin menilai jaksa seperti itu bagai buah simalakama.
“Khawatirnya adalah… saya ingin… karena pada dasarnya korupsi itu sudah merata. Kalau daerah, jaksa tidak bisa mengungkap suatu kasus korupsi, kan bodoh gitu lho.
Saya menilai jaksanya prestasinya nggak ada, mau saya pindah cepat pun rugi bagi saya. Jadi saya… memang simalakama,” ujar Burhanuddin kepada detikcom di Program Jejak Pradana yang tayang, Kamis (16/10/2025).
Dia mengaku heran dengan jaksa yang seperti itu. Menurutnya, setiap jaksa seharusnya bisa mengungkap suatu tindak pidana korupsi.
Sebenarnya kan sama, pendidikan sama, S1 ya walaupun berbeda universitas, pada dasarnya hampir berapa persennya sama, pendidikan jaksa kan sama. Artinya, daya ungkap harusnya sama,” katanya.
“Cuma kan talentanya sendiri, maka selalu saya ayuk… sekarang saya membuat bank talent, jadinya siapa yang talentanya di mana, siapa yang talentanya di sini ini, kita akan kembangkan,” imbuhnya.
Menurutnya, saat ini sudah ada kemajuan di beberapa daerah mengenai penanganan perkara korupsi. Dia juga menegaskan akan menindak kepala kejaksaan negeri (kajari) di daerah bila sedikit mengusut korupsi di wilayah yang marak kasus korupsinya.
“Sudah (ada perbaikan) sudah insyaallah, daerah daerah udah mulai menggeliat, dan insyaallah kita akan evaluasinya, nanti mana kejari yang tidak ada perkaranya korupsi, padahal kita tahu perkara korupsi di situ ada, saya akan tindak, setidak-tidaknya saya akan mutasi, mungkin (jabatannya) tidak sebaik yang dia duduki sekarang itu,” tegasnya.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talk show inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. (red/detik).
